cover
Contact Name
Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
Contact Email
al.adalah@radenintan.ac.id
Phone
+6281578564519
Journal Mail Official
al.adalah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Letkol. Hendro Suratmin Street Sukarame Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Al-'Adalah
ISSN : 08541272     EISSN : 2614171X     DOI : 10.24042
Core Subject : Religion, Social,
AL-ADALAH Jurnal Hukum Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal AL-ADALAH menekankan spesifikasi dalam studi-studi hukum Islam mengkomikasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan studi hukum Islam.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2011): Al-'Adalah" : 10 Documents clear
KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN: STUDI PEMIKIRAN SYÂFI’ÎYAH, HANAFIYAH, DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA Rohmat Rohmat
al-'adalah Vol 10, No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.615 KB) | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.253

Abstract

Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’îyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia.Islam hadir membawa kemaslahatan, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan kemaslahatan yang bersifat dharuriyakni untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara maka akan menimbulkan kerusakan. Salah satu hal yang dapat menjaga kehormatan dan keturunan adalah wali. Para ulama memiliki pemahaman berbeda mengenai wali. Bukan hanya perbedaan pendapat di masing-masing ulama, namun juga prakteknya di berbagai negara muslim, termasuk indonesia. Persamaan pendapat antara kedua ulama tersebut adalah wali harus seorang islam, dewasa dan berakal, sedangkan perbedaannya menurut ulama Syâfi’îyah wali harus laki-laki dan adil sementara ulama hanafiyah membolehkan seorang fasik dan wanita menjadi wali.Kata Kunci: wali, fuqahâ,hukum Islam
IJTIHAD DAN SEKULARISASI: TELISIK ATAS TRADISI KEILMUAN ISLAM DAN BARAT Hasani Ahmad Syamsuri
al-'adalah Vol 10, No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.062 KB) | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.264

Abstract

Ijtihad dan Sekularisasi: Telisik atas Tradisi Keilmuan Islam dan Barat. Membincang ijtihad sama saja dengan membincang hukum Islam yang bersumber dari Allah yang bersifat dinamis. Ijtihad merupakan bentuk pemikiran karenanya yang perlu diuji adalah gejala pemikiran yang terdapat di masyarakat. Lebih jelasnya karena gagasannya adalah liberalisasi dan sekularisasi ajaran Islam maka yang perlu diuji adalah apakah terdapat gejala liberalisasi dan sekularisasi dalam cara berfikir masyarakat saat ini. Gejala profanisasi/sekularisasi dan sakralisasi/spiritualisasi ruang publik memang merupakan masalah pelik yang tidak dapat dijawab secara instan. Banyak faktor yang menyebabkan persoalan ini menjadi rumit, antara lain struktur sosial masyarakat, corak budaya, situasi politik serta karakter doktrin agama itu sendiri. Kata Kunci: ijtihad, sekularisasi, Islam, Barat
KRIMINALISASI POLIGAMI DAN NIKAH SIRI M. Nurul Irfan
al-'adalah Vol 10, No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.953 KB) | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.248

Abstract

Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri. Pernyataan bahwa pelaku jenis perkawinan nikah siri, poligami dan perkawinan mut’ah atau kawin kontrak dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran dengan ancaman pidana penjara telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Menikah yang nota bene merupakan ibadah mengapa harus dikriminalisasi. Namun pada umumnya para tokoh di Indonesia menyetujui upaya pemerintah untuk mengkriminalisasi poligami, nikah siri, nikah mut’ah. Selain itu suami yang menolak untuk bertanggungjawab dan seseorang yang bertindak sebagai wali padahal tidak berhak untuk melakukannya, serta perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pun dapat dikenakan tindak pidana kriminal.Kata kunci: kriminalisiasi, poligami, nikah siriPENGINDEKSAN
FENOMENA GERHANA DALAM WACANA HUKUM ISLAM DAN ASTRONOMI Muhammad Jayusman
al-'adalah Vol 10, No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (759.974 KB) | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.266

Abstract

Fenomena Gerhana dalam Wacana Hukum Islam dan Astronomi.Gerhana adalah peristiwa yang jarang atau langka. Hal tersebut mungkin yang menyebabkan masih tejadinya kesalahan dan kekurangfahaman terhadap peristiwa gerhana di masyarakat umum. Terlebih pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat larangan bagi umat Islam untuk melakukan pengamatan gerhana matahari total pada masa itu. Kesalahan dan kekurangfahaman ini menyebabkan dampak psikologis dan ketakutan dalam masyarakat terhadap peristiwa gerhana. Sejatinya gerhana adalah peristiwa astronomi biasa yang tidak berhubungan dengan mitos atau kepercayaan tertentu. Ketika terjadi gerhana di suatu daerah disyari’atkan untuk melaksanakan salat gerhana dan melakukan observasi gerhana, sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kata Kunci:gerhana matahari, gerhana bulan, salat gerhana
REFORMULASI MASHLAHAH AL-MURSALAH AL-SYÂTHÎBÎ DALAM UPAYA IJTIHAD KONTEMPORER M.Siddiq Purnomo
al-'adalah Vol 10, No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.047 KB) | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.260

Abstract

Reformulasi Mashlahah al-Mursalah al-Syâthibî dalam Upaya Ijtihad Kontemporer. Posisi hukum dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sebab hukum merupakan alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Selain itu, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini sesuai dengan syariat yang bertujuan memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan untuk kepentingan masyarakat. Persoalan kekinian dengan kompleksitasnya semakin tinggi seperti masalah diskriminasi gender, poligami, diskriminasi nonmuslim, diskriminasi sebagai saksi, dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan problematika kemodernan perlu diselesaikan. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan pendekatan yang ditawarkan teori Mashlahah alMursalah yang kemudian dikembangkan untuk reformulasi ijtihad kontemporer.Kata Kunci: mashlahah al-mursalah, ijtihad kontemporer, istishlâhi
ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (SUATU KAJIAN KOMPARATIF) Dewani Romli
al-'adalah Vol 10, No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.504 KB) | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.251

Abstract

Masalah aborsi selalu menjadi kontroversial di antara banyak orang, termasuk dalam masyarakat Islam. Meskipun semua fuqahâ(ahli hukum Islam) sepakat dalam melarang aborsi janin setelah jangka waktu 120 hari kehamilan-karena diasumsikan telah animasi, sebaliknya, perselisihan di antara mereka dalam melihat praktek ke janin sebelum jangka waktu 120 hari. Beberapa menganggapnya sebagai mubah (izin mampu), beberapa orang menganggap sebagai makrûh (dibenci) dan lain-lain berpikir sebagai haram (dilarang). Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi dan membandingkan tiga pengertian yang disebutkan di atas dengan fokus pada metode penafsiran hukum yang digunakan oleh masingmasing kelompok para ahli hukum dan alasan yang mendasari perbedaan di antara mereka. Sebagai studi ini mengungkapkan, perbedaan pendapat muncul karena setiap kelompok menggunakan (sumber hukum) dalil yang berbeda untuk mendukung argumen mereka-kelompok ahli hukum bergantung pada hadis (nabi berkata), penggunaan lain qiyas (analogi reasoning), di mana seperti yang lain berlaku sebuah ayat Alqur’an.Kata Kunci:aborsi, fuqahâ
ANALISIS TERHADAP UU NO 3 TAHUN 2006 DAN UU NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN PERADILAN AGAMA Linda Firdawaty
al-'adalah Vol 10, No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.695 KB) | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.262

Abstract

Analisis Terhadap UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama.Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sesungguhnya merupakan penguatan fungsi Peradilan Agama dengan memperluas kekuasaan Peradilan Agama yaitu dengan dibentuknya peradilan khusus di Nangroe Aceh Darussalam, kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah, mengadili sengketa hak milik yang subyek hukumnya orang Islam, serta dihapuskannya hak opsi. Namun masih terdapat tarik ulur kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah mengingat pemilik usaha bisnis syariah itu sebagian besar berasal dari non Muslim. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu prinsip kemandirian peradilan dan kebebasan hakim serta bertujuan sebagai penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal maupun eksternal.Kata Kunci:peradilan agama, amandemen, undang-undang
MADZHAB RASIONALIS LITERALIS: KAJIAN ATAS PEMIKIRAN IBN HAZM Moh. Bahruddin
al-'adalah Vol 10, No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.404 KB) | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.257

Abstract

Mazhab Rasionalis Literalis: Kajian atas Pemikiran Ibn Hazm.Figur (Personality) Ibn Hazm sebagai tokoh dan pembela mazhab literalis adalah hal yang menarik untuk dicermati. Dalam mengkaji dan memahami persoalan yang berhubungan dengan syarak, Ibn Hazm selalu berpedoman pada nas Alquran dan atau Sunah dengan menggunakan pola pendekatan literal. Namun Ibn Hazm juga tidak mengesampingkan peranan akal, sebab menurutnya akal merupakan asas fundamental untuk memperoleh dan memahami setiap ilmu. Menurutnya peranan akal hanya boleh digunakan sebatas untuk memahami pengertian literal yang telah dibuat oleh Allah atau Rasul-Nya. Pendekatan demikianlah yang ditempuh oleh Ibn Hazm dalam seluruh kajian keislamannya, baik dalam bidang teologi, politik maupun bidang lainnya, termasuk dalam ushul fikih.Kata Kunci:Ibn Hazm, zhâhiriyyah, literalis
FATWA MUI TENTANG PENENTUAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZÛ AL-HIJJAH (UPAYA REKONSTRUKSI METODOLOGIS) Fuad Thohari
al-'adalah Vol 10, No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.395 KB) | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.255

Abstract

Abstrak: Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzu Al-Hijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis). Umat Islam di Indonesia setiap menjelang awal Ramadhan dan awal Syawal selalu merindukan kebersamaan. Salah satunya kebersamaan antar ormas yang pantas disyukuri, mengingat semakin rentannya pilar kesatuan beberapa ormas Islam akibat kepentingan politis. Sangat mungkin akan muncul persoalan baru dan mengundang polemik yang tidak perlu, apabila penentuan awal Ramadhan, hari Raya Idul Fitri, dan Dzu al-Hijjah ini tidak seragam. Metode penetapan awal Ramadhan dan Syawal (hari Raya) yang dalam sejarah diilustrasikan hanya menggunakan murni rukyah al-hilal pada gilirannya perlu direkonstruksi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan metode hisab.Kata Kunci: penentuan, awal Ramadhan, Syawal, dan Dzû Al-Hijjah, metode
IJTIHAD AL-SYAUKÂNÎ DALAM TAFSÎR FATHAL-QADÎR: TELAAH ATAS AYAT-AYAT POLIGAMI Muhammad Maryono
al-'adalah Vol 10, No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.933 KB) | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.250

Abstract

Ijtihad al-Syaukânî Dalam Tafsir FathAl-Qadîr: Telaah atas Ayat-ayat Poligami. AlSyaukânî lebih memilih larangan menikah lebih dari empat. Pendapatnya tersebut didasarkan pada sunnah bukan berdasarkan dalil Alquran. Alasan atas pendapatnya bahwa karena surat al-Nisa[4] ayat 3 itu secara tekstual masih diperdebatkan oleh para ulama, apakah penafsiran ayat tersebut untuk menyatakan jumlah bilangan dua istri, tiga istri, empat istri atau justeru penafsirannya dijumlahkan semua sehingga menjadi sembilan orang istri. Terlebih hal tersebut terjadi di masa jahiliyah dan kedatangan Islam dimana agama Islam secara periodik ingin membatasi kondisi tersebut. Al-Syaukânî membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Misalnya adil dalam hubungan biologis, nafkah, dan cinta kasih.Kata Kunci: al-Syaukânî, ijtihâd, Tafsir Fathal-Qadîr, poligami

Page 1 of 1 | Total Record : 10